KRISIS EKONOMI DI INDONESIA PADA TAHUN 1997/1998

    

    Tahun 1997/1998 menjadi tahun keterpurukan Indonesia, pada tahun tersebut Indonesia terhantam dengan krisis ekonomi yang memberi pengaruh buruk di seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Miranda S.Goelton dalam pendekatan generasi pertama tentang krisis ekonomi yang dikembangkan Krugman (1979) dan Floo & Garber (1984) bahwa krisis ekonomi merupakan kondisi ketidakseimbangan fiskal yang cenderung tidak stabi, sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata uang.

PENYEBAB KRISIS

    Pada tahun 1997, beberapa negara di kawasan asia dihantam krisis, mata uang Thailan, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Kore selatan. Dari semua negara tersebut, yang mengalam fluktuasi paling parah adala Indonesia, bergerak pada kisaran 200 sampai titik 17000 rupiah. Akibatnya, nilai rupiah anjlok, barang dagangan laku keras karena ketika nilai rupiah melemah, barang - barang indonesia menjadi "murah" dimata orang asing. Selain itu, pendapatan per kapita dalam hitungan dolar AS turun seketika dari $1.115 menjadi $300 -$400 pada puncak krisis dan utang luar negeri naik beberapa kali lipat. Pada Desember 1997 saja, utang luar negeri pemerintah mencapai 137.42 miliar dolar AS dan utang swasta mencapai 73.96 miliar dolar AS. Pada bulan Agustus 1998, keseluruhan CPI/IHK (Indeks Harga Konsumen) telah meningkat menjadi 189 dari angka dasar 100 ditahun 1996. Peningkatan dalam CPI antara bulan Mei 1998 sampai bulan Agustus 1998 sangat luar biasa disebabkan oleh keputusan pemerintah untuk mengurangi subsidi atas harga – harga bahan bakar sebagai tanggapan atas persetujuan dengan IMF.

PENGARUH KRISIS
    Krisis cenderung memberi pengaruh terburuk kepada beberapa sector ekonomi utama di wilayah perkotaan seperti konstruksi, perdagangan dan perbankan yang membawa dampak negative terhadap pengangguran di perkotaan. Dalam studi berdasarkan survei dari 295 perusahaan yang kebanyakan di wilayah perkotaan, Irawan dan Sukanto (1999) juga menemukan bahwa pekerja yang digantikan bertambah antara 1998 dan mayoritas yang di PHK-kan adalah mereka yang terletak pada status sosial ekonomi yang lebih rendah yang mengindikasikan tekanan yang terus menerus terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan dari penduduk miskin perkotaan yang kemungkinan disebabkan oleh krisis tersebut.
    Inflasi besar – besaran juga terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi. Keseluruhan tingkat inflasi dari bulan Desember 1997 sampai bulan Juli 1998 adalah sebesar 59,1%. Tingkat inflasi yang tinggi membawa penderitaan ynag lebih jauh bagi kaum miskin dan bagi kaum yang baru miskin. Jumlah kaum miskin yang awalnya menurun secara tajam selama 1976 – 1996 dari 54,2 Juta Jiwa (40,08% dari jumlah keseluruhan penduduk) sampai 22,5 Juta Jiwa (11,34%), pada tahun 1998 diperkirakan meningkat menjadi 36,5% Juta Jiwa (17,86%). Jumlah orang miskin telah bertambah sekitar 80 Juta Jiwa pada pertengahan 1998. Data tentang jumlah keluarga nasional menunjukkan pada bulan September 1998, jumlah keluarga miskin di Indonesia adalah 17 Juta Jiwa.

    Semenjak krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara kita tahun 1997/1998, dunia perbankan seakan - akan berada pada jurang kehancuran. Pada masa - masa itu beberapa bank swasta nasional terpaksa dilikuidasi dan beberapa bank lain dibekukan. Tentu saja hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi menurun drastis.
    Kegagalan Rezin Soeharto atau yang lebih dikenal dengan Orde Baru dalam memenuhi tuntutan domestik dan Internasional selama krisis ekonomi pada penghujung akhir tahun 1990-an telah memaksa Soeharto lengser dari tamuk kekuasaan dan mendorong terjadinya reformasi Sistem Politik.

PERAN PEMERINTAH MENGATASI KRISIS
    Krisis ekonomi yang telah terjadi benar – benar dahsyat. Selama krisis ekonomi, pemerintah Indonesia dan negara – negara donor lainnya menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Dana yang memadai besarnya untuk maksud ini telah dialokasikan sejak pertengahan 1998. Bantuan jangka pendek diberikan kepada orang – orang yang tidak dapat melanjutkan aktivitas sosial ekonomi sehari – harinya. Ini akan dilaksanakan secara proaktif untuk menutup jurang didalam Jaringan Pengaman Sosial yang terkena pengaruh krisis dan membangun sinergi antara masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta bersama – sama dengan komunitas Internasional untuk menyikapi secara lebih baik kebutuhan tersebut. Program ini mencangkup empat aktivitas, yaitu:

1. Program Keamanan Pangan
   
   Dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang lebih baik terhadap makanan dalam hal harga dan ketersediaan. Program ini mencangkup dua aktivitas  utama: Pertama, Operasi Pasar Khusus (OPK) yang dikoordinasi Menteri Negara Urusan Pangan dan Holtikultura dengan pelaksana utama adalah Departemen Pertanian serta BULOG, dimana keluarga miskin dapat membeli beras Rp.1000 per Kg serta kemungkinan menerima minyak goring, susu bubuk dan kacang kedelai secara cuma – Cuma. Dalam tahun 1998/1999 telah dilaksanakan kepada 7,345 Juta keluarga. Kedua, memperbaiki Ketahanan Pangan Nasional melalui pemberdayaan para petani. Selama tahun anggaran 1998/1999, aktivitas telah dilaksanakan di 27 Provinsi. Dalam tahun 1999 – 2000, aktivitas ketahanan pangan nasional telah berubah kepada aktivitas perikanan dan aktivitas peternakan unggas yang dikoordinasi dandilaksanakan oleh Departemen Pertanian.  
   
   
   
   
   
2. Program Pendidikan Perlindungan Sosial.
   Bertujuan untuk memelihara jasa pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin. Program ini mencangkup tiga aktivitas, yaitu: Beasiswa dan bantuan keuangan operasional, rehabilitasi gedung – gedung sekolah dasar dan pembangunan gedung – gedung sekolah baru. Selama tahun 1998 – 1999, beasiswa telah diberikan berkisar antara 4,1 Juta siswa termasuk 321 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Agama.Mencangkup empat aktivitas utama yaitu:
   Memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin
   Memberikan pelayanan bantuan kehamilan dan kelahiran serta pengasuhan anak bagi keluarga miskin
   Memeberikan makanan tambahan bagi bayi (umur 6 sampai 11 bulan) dan anak – anak (umur 12 sampai 23 bulan) dari keluarga miskin.
   Memberikan makanan tambahan bagi anak sekolah.
3. Pemberdayaan Daerah
   Untuk menghadapi dampak dari krisis ekonomi (Pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi : PDM/DKE), pemerintah memeberikan anggaran langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan jumlah keluarga miskin dan jumlah pengangguran di desa masing – masing.
4. Program Pekerjaan Umum Padat Karya
   Dirancang untuk membantu rumah tangga miskin untuk mempertahankan daya beli mereka. Pada awalnya, program tersebut dilaksanakan di wilayah yang menderita sangat hebat akibat krisi. Tiga program utama yang dikembangkan dalam program tersebut, yaitu:  
   
   • Sektor Padat Karya. Merancang kembali proyek – proyek yang sedang berjalan untuk menjadi proyek – proyek padat karya. Contoh : Proyek Infrastruktur dan Departemen Pekerjaan Umum
   • Padat Karya Khusus. Menciptakan proyek khusus untuk menyerap orangg yang telah diberhentikan dari pekerjaanya sekarang.Contoh : Program PDKMK, Proyek P3T dan Proyek Sektor Kehutanan

DAFTAR PUSTAKA

• Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Erlangga 
• Prijono, Sutyastie. 2002. Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal). Jakarta: PT.Rineka Cipta 
• Augustinus, Mangasa. 2007. Persoalan - Persoalan - Perbankan Indonesia. Jakarta: Niaga Swadaya. 
• Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. Yogyakarta: MedPresss

NB. Ekonomi Makro EP UTM,081117 

copyright@Via Nur Aini